Jambi/Detektif Brantas.com — Upaya Tingkatkan Kualitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan Tugas, Kepolisian Daerah (Polda) Jambi menggelar kegiatan Pembukaan Taklimat Awal Audit Kinerja Itwasda Polda Jambi Tahap II Tahun Anggaran 2025, dengan fokus pada aspek pelaksanaan dan pengendalian di seluruh jajaran Polda Jambi.
Kegiatan ini berlangsung di Aula Lantai 3 Gedung Siginjai Mapolda Jambi, Selasa (21/10/2025).
Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar, serta dihadiri oleh Wakapolda Jambi Brigjen Pol. M. Mustaqim, Irwasda Polda Jambi Kombes Pol. Jannus P. Siregar, para Pejabat Utama Polda Jambi, serta seluruh Polres dan Polresta jajaran yang mengikuti secara virtual melalui zoom meeting.
Dalam pengantarnya, Irwasda Polda Jambi Kombes Pol. Jannus P. Siregar menegaskan bahwa audit kinerja merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas di lingkungan Polda Jambi.
“Audit kinerja ini adalah kegiatan rutin untuk meningkatkan kualitas kinerja kita dan bukan untuk mencari-cari kesalahan,” tegas Irwasda.
Ia menambahkan, audit tahap II ini akan dilaksanakan selama 27 hari, mencakup seluruh satuan kerja dan wilayah di jajaran Polda Jambi. Audit tersebut juga akan menindaklanjuti sejumlah temuan dari tahap sebelumnya serta menelaah berbagai laporan dan aduan masyarakat yang meningkat pada tahun 2025.
Sementara itu, Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar dalam sambutannya menyampaikan bahwa fungsi pengawasan merupakan elemen penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (good governance).
“Di era pemerintahan saat ini, tata kelola pemerintahan yang bersih adalah suatu keharusan. Fungsi pengawasan adalah bagian penting, dan Itwasda berperan vital dalam mendukung terwujudnya hal tersebut,” ujar Kapolda.
Kapolda menegaskan bahwa audit kinerja juga berfungsi sebagai early warning system dalam pelaksanaan tugas kepolisian, serta sebagai sarana kontrol agar program kerja berjalan sesuai rencana.
Ia turut mendorong pemanfaatan media sosial sebagai sarana pelayanan publik di era digital, serta menekankan pentingnya efisiensi, efektivitas, dan penertiban aset dalam menghadapi audit dari BPK RI.
“Saya berharap kegiatan audit ini dapat menjadi momentum positif untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta penertiban aset dan perbaikan administrasi pertanggungjawaban keuangan guna menghadapi audit BPK RI,”pungkasnya. ( Red)
